Bermodalkan SK Jalan Koridor Kades Manduing, HTI PT Sanur Hasta Mitra Bersama Angkut Kayu Loq 

KATINGAN - Ada apa dengan sistim pengelolaan tata kelola kehutanan di wilayah Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, khususnya sistim tata kelola angkutan hasil hutan berupa kayu Loq yang akan dikeluarkan di perizinan HTI pada wilayah tersebut.

Ditemukan dugaan yang menyalahi aturan Kehutanan yang dapat mengganggu nya sistim peraturan yang ada. Sehingga dapat diduga keras dapat dimanfaatkan pihak - pihak tertentu dalam hal kegiatan Ilegal Logging, yang dapat merugikan Negara di sektor kehutanan dan rusak nya sistim ekosistim lingkungan setempat.

Baca juga: Negara Tak Punya Mindset Digital Kelola Data, Hacker Bolak-balik Masuk

DPD Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat (LEMBAPHUM) Kalimantan Tengah, memaparkan adanya sistim yang diduga disalah gunakan oleh oknum dalam memanfaatkan hasil hutan berupa jenis kayu yang memiliki nilai tinggi.

Baca juga: SMSI Dorong Pemerintah Tingkatkan Keamanan Data dari Serangan Siber

 "Hanya bermodalkan SK jalan Koridor dari Kades Manduing, beberapa HTI di Kecamatan Pulau Malan dapat mengeluarkan kayu dari izin usahanya, " kata Indra Gunawan.

Keberadaan SK jalan Koridor yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa (Kades) Manduing, Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan untuk bisa melewati perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Intaran Permai, patut dipertanyakan selama ini kenapa bisa berjalan mudah.

Baca juga: Tenggelam Demi Bendungan, Desa Leluhur Dayak Kenyah akan Hilang demi Energi IKN

Ada dua perizinan HTI yang memanfaatkan kuasa SK Koridor dari Kades Manduing selama ini, HTI Sanur Hasta Mitra Bersama (PT Sanur HMB) dan PT Balangan Indah Lestari (PT BIL) termasuk satu izin kuasa PHAT An Andi Agung Mangalantung, dkk.

 "Berdasarkan peraturan menteri LHK RI nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang persetujuan pembuatan dan atau penggunaan Koridor, sudah salah kaprah kades Manduing ini, " kata Ketua DPD LBH LEMBAPHUM Kalteng ini.

Baca juga: Yang Tidak Dikatakan Jokowi soal Ibu Kota Baru, Buka Mata!

Berdasarkan peraturan tersebut, hanya pihak instansi terkait saja yang hanya bisa mengeluarkan SK jalan jalan Koridor untuk angkutan kayu, dan harus memenuhi beberapa persyaratan khusus dan dibeberapa izin usaha tersendiri.

Pasal 5 berbunyi, permohonan persetujuan pembuatan Koridor diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kepada kepala dinas provinsi  dengan tembusan kepada Gubernur, Direktorat Jenderal, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Kepala Balai Lingkungan Hidup Daerah / Kepala Dinas LH Provinsi.

Sanksi  berdasarkan Pasal 24  (1) Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 
15 (lima belas) kali PSDH apabila:
 
a. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan Izin Pinjam  Pakai Kawasan hutan yang membuat koridor  sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin  pembuatan koridor, sebagaimana tercantum dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pemegang Izin Penggunaan Koridor yang melakukan  pelebaran koridor tanpa Skema Kesepakatan  Bersama atau surat persetujuan. 

Penggunaan koridor yang melakukan perambahan  Kawasan Hutan Lindung dikenakan sanksi sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 "Patut dipertanyakan akan kawasan saat ini yang dimiliki oleh pemilik Konsensi Perizinan HTI PT Sanur Hasta Mitra Bersama, legalitas dan izin yang telah dikeluarkan. Karena patut diduga hanya memanfaatkan kayunya tapi tidak melaksanakan program sebenar nya sesuai perizinan yang diberikan, " tegas Indra menipali.